Mendagri Sebut Empat Masalah Ancam Banten
SERANG, SNOL Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan Provinsi Banten harus mengantisipasi 4 permasalahan yang mengancam. Yakni ancaman bencana, masalah korupsi, narkoba dan radikalisasi.
Tjahjo yang mengunjungi Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (18/11) mengatakan selama 4 kali mengunjungi Banten, 4 persoalan itu yang sudah masuk taraf mengkhawatirkan.
“Persoalan pertama adalah rawan bencana. Saat ini kan memasuki musim hujan, sebagian wilayah Banten saat ini ada yang sudah terserang banjir seperti di wilayah Tangerang dan beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang. Dampak dari ben-cana ini cukup dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya Pemprov harus sigap,”ujar Tjahjo kemarin.
Kedua, rawan korupsi. Banten merupakan salah satu dari lima daerah di Indonesia yang terus diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Provinsi Riau, Sumatera Utara (Sumut), Nangro Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Lima daerah di Tanah Air tadi rawan korupsi karena sebelumnya kepala daerahnya diciduk lembaga anti rasuah karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Oleh karenanya, Pemprov di bawah pimpinan Nata Irawan harus mahir dalam penganggaran, retribusi, perencanaan, pajak wajib transparan dan lain-lain.
“Makanya untuk semangat melawan tipikor itu, kita usulkan di Banten ada perwakilan kantor. Kita juga berharap Pemprov melibatkan aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran,” papar Menteri asal PDIP ini.
Menurut Thahjo, Pemprov harus memerangi narkoba karena wilayah Banten belum bebas dari narkoba, mengingat beberapa waktu yang lalu juga ditemukan pabrik pembuatan ekstasi di wilayah Tangerang. Belum lagi wilayah Banten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang tidak menutup kemungkinan disusupi imigran gelap yang sengaja ingin menghancurkan generasi muda di Indonesia.
Di Indonesia saja rata-rata ada 53 orang warga perhari yang tewas lantaran penyalahgunaan narkoba, dari Banten juga tentu ada. Pada tahun 2016 ini saja sedikitnya ada sekitar Rp 76 triliun uang dari transaksi narkoba.
“Makanya semua stakeholder harus kembali bersinergi, bersama-sama perangi narkoba,” papar mantan Sekjend DPP PDIP ini.
Keempat atau terakhir, kata Tjahjo, Banten sangat rawan dimasuki atau berkembangnya paham radikalisme. Oleh karena itu, Pemprov beserta aparat penegak hukum untuk terus mengawasi dan mencermati pergerakan warga khususnya mereka yang baru pulang dari Negara Timur Tengah teruta Suriah. Tidak tanggung-tanggung negara asing berani membiaya gerakan terorisme di Indonesia, agara NKRI tercabik-cabik sehingga dis-integrasi bangsa kambali terjadi.
“Apalagi warga di Banten juga pernah ada yang menjadi bom bunuh diri dan terpidana bom bali. Ini tentu harus dicamkan,” papar Tjahjo.
Plt Gubernur Banten Nata Irawan memastikan pihaknya akan serius menangani empat persoalan itu. Salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah dengan membentuk tim terpadu yang berkoordinasi dengan pihak sesuai liding sektornya seperti aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasi-onal (BNN), Majelis Ulama Indonesia dan lembaga lainnya.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini tim terpadu itu akan terbentuk,” papar Nata.
Nata juga memintah pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk terus membantu Banten dalam berbagai hal untuk menjalankan sinergitas sehingga tercipta pemerataan pembangunan agar perekonomian masyarakat meningkat.
“Saat ini pemerintah pusat juga mencanangkan 12 proyek nasional di Banten. Kita berharap ke depan dipelopori Kemendagri membantu program lain yang berkesinambungan,” imbuhnya.(ahmadi/gatot/satelitnews)
