Kadis DKP Siap Diperiksa Kejari

PANDEGLANG,SNOL–Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis DKP) Kabupaten Pandeglang, Tata Nanzar Riadi, mengaku siap beberkan pengadaan mesin pembutaan pakan ikan di instansi yang dipimpinnya, dari alokasi APBD TA 2015. Ia juga menyatakan siap walau harus diperiksa aparat penegak hukum.Tata juga membantah tudingan adanya mark up dalam pembelian mesin pembuat pakan ikan senilai Rp200 juta itu. Tata mengklaim, semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. “Memang ada pembelian mesin pakan ikan, nilainya bukan Rp200 juta. Tetapi sekitar Rp189 juta, yang dibagikan kepada delapan kelompok petani (Poktan), dengan satu unit harga mesinnya Rp18 juta. Saya siap kapanpun apabila kejari memanggil, karena prosesnya sudah sesuai prosedur,” kata Tata, yang ditemui usai menghadiri upacara sumpah pemuda di Alun-alun Pandeglang, Rabu (28/10).

Dalam pembelian tersebut dikenakan pajak sekitar 10 persen, baik untuk PPN atau PPH. Penyerahannya juga langsung diberikan oleh pengusaha kepada kelompok penerima. Jadi, tidak ada celah baginya untuk melakukan korupsi, atau melakukan mark up anggaran pada program tersebut.

“Kami juga memiliki berita acaranya dalam penyerahan mesin pakan ikan tersebut, kepada penerima. Jadi yang dituduhkan para pendemo tersebut semuanya tidak benar,” kilahnya.

Sementara, aktivis Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) Arif Wahyudi mengatakan, pihaknya akan kembali berunjukrasa dan membeberkan semua temuan kepada publik. Bukan hanya itu, unjuk rasa tersebut bukan hanya ke DKP akan tetapi ke Kejari Pandeglang juga, karena dengan adanya rencana pengusutan kasus tersebut pihaknya sangat mendukung sepenuhnya langkah Kejari, dalam penumpasan bagi oknum pejabat korup.

“Besok (hari ini,red), kami  akan berunjuk rasa lagi dengan membawa bukti-bukti dugaan mark up anggaran yang dilakukan oleh DKP. Berkasnya akan kami serahkan ke Kejari Pandeglang. Mulai dari data-data di lapangan, sampai data dari penjual mesin pakan ikan tersebut yang lokasinya di Serang. Bukti-bukti semuanya sudah lengkap, sehingga harus ada yang bertanggung jawab dengan adanya dugaan mark up anggaran tersebut,” tegas Arif.

Sementara, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, yang ditemui usai memimpin upacara hari sumpah pemuda, tidak berkomentar banyak soal itu. “Nati kami klarifikasi dulu kebenarannya karena kami juga tidak tahu prosesnya seperti apa,” tandas Erwan. (mg29/mardiana/jarkasih)