Dispora Tangsel Dianggap Terlalu Boros

SERPONG, SNOL—Gelontoran dana sebesar Rp 800 juta untuk pasukan pengibar bendera (Paskibra) pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-69 tingkat Kota Tangsel, dianggap berlebihan. Seharusnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang menaungi Paskibra itu bisa menekan angka biaya yang dianggap terlalu tinggi itu.

Hal ini dikatakan pengamat kebijakan publik dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Zaki Mubarok. “Untuk konteks Kota Tangsel dana sebesar itu, ya terlalu besar. Kalau demikian, berarti dalam lima tahun bisa mencapai Rp 4 miliar hanya untuk anggaran paskibra,” kata Zaki kepada Satelit News, Senin (25/8).

Zaki yang juga dosen di UIN Ciputat ini mengusulkan agar petugas Paskibra cukup ditunjuk dari satu sekolah saja, kemudian bisa digilir setiap tahunnya. “Dengan begitu bisa memaksimalkan anggaran, atau cukup Rp 100-200 juta saja,” ujarnya.

Kabid Pemuda Dispora Tangsel, Gunara Wibisana mengatakan, untuk pembentukan paskibra tidak asal-asalan, yakni harus melalui proses seleksi yang berasal dari perwakilan sekolah. “Harus dengan melewati tujuh tahapan kegiatan. Yakni, seleksi, diklat, pra TC, TC, penugasan, mendapatkan penghargaan, serta mendapatkan pengembangan pascapengibaran. Prosesnya dilakukan sejak Februari hingga berakhir di September,” kata Gunara.

Sementara itu, salah seorang staf di Dispora yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Paskibra, Marudin mengatakan, awalnya seleksi dari ratusan siswa sekolah siswa se Tangsel pada bulan Februari hingga Maret. Jika sudah terpilih, kemudian masuk tahapan diklat untuk diberikan pembekalan. Barulah masuk pada masa pra TC dan lanjut ke TC. “Dalam TC itu benar-benar dipersiapkan kegiatan pematangan,” ungkapnya.

Saat TC tersebut dipersiapkan penugasan. Siswa akan dibagi untuk pengibaran di Kota Tangsel, kemudian pengibaran di Provinsi Banten, dan nasional atau di Istana Negara. Pada saat penugasan itu, meski dikirim ke provinsi dan nasional, Dispora dan Persatuan Paskibra Indonesia (PPI) Kota Tangsel tetap melakukan pendampingan. “Sehingga fasilitas seperti penginapan, makan, akomodasi, hingga transport, juga kita perhatikan,” kata Marudin.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pengibaran, siswa atau petugas pengibar akan masuk pada Pengembangan Wawasan Purna Paskibra. Di sana akan diberikan bekal mengenai berbangsa dan bertanah air, serta diajak berekreasi ke luar daerah. “Ini juga sebagai bentuk apresiasi kami. Setelah mereka menghadapi pelatihan hingga masuk karantina hingga berbulan-bulan, saatnya mereka dapat pembekalan di luar kota,” tutur Marudin.

Barulah pada September nanti, semua petugas pengibar bendera atau Paskibra akan mendapatkan reward atau penghargaan berupa uang tunai. Yakni Rp 1 juta untuk pengibar tingkat Kota Tangsel, Rp 1,5 juta untuk pengibar di Provinsi Banten, serta Rp 2,5 juta untuk tingkat Nasional. “Jadi untuk kegiatan pengembangan dan dana apresiasi atau reward ini belum kami keluarkan. Sebab jatuhnya kegiatan pada September,” tukasnya.

Dispora memastikan anggaran rangkaian pelatihan hingga pelaksanaan pengibaran bendera tidak sampai Rp 800 juta. Marudin mengaku ada berbagai efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Dispora. Dia memperkirakan anggaran untuk paskibra sebesar Rp 650 juta. “Misalnya uang saku mereka, yang seharusnya 10 kali ternyata ada kebijakan hanya 3 kali diberikan. Dan ada beberapa bentuk penghematan lain,” pungkasnya. (pramita/deddy)